Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Ghazi Hamad, anggota delegasi perunding Gerakan Hamas, menyatakan bahwa perundingan terbaru di Mesir berlangsung “sulit dan intensif”. Ia mengatakan bahwa delegasi gerakan ini telah berupaya mencapai kerangka terbaik yang memungkinkan. Namun, setiap langkah terkait pembatasan dan penyimpanan senjata hanya akan dilakukan setelah rezim Zionis melaksanakan komitmennya, khususnya penarikan diri dari Jalur Gaza.
Ia menegaskan bahwa isu senjata memiliki hubungan langsung dengan beberapa berkas lain, seperti penarikan pasukan pendudukan dari Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut. Ia juga menekankan bahwa rezim Zionis tidak akan memiliki peran apa pun dalam proses pembatasan atau penyimpanan senjata.
Menurut Hamad, tanggung jawab ini akan berada di tangan Komite Nasional Palestina. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran Mesir, Qatar, dan Turki dalam mendorong proses perundingan dan tercapainya kesepakatan.
Pada saat yang sama, seorang sumber senior Hamas menyatakan bahwa berdasarkan isi kesepakatan, para pegawai yang pada masa transisi pensiun atau diberhentikan dari tugas akan menerima seluruh hak hukum mereka.
Selain itu, Komite Administrasi Gaza ditugaskan untuk meninjau kondisi keuangan dan administratif wilayah tersebut, menjaga aset-aset publik, serta mengevaluasi kewajiban-kewajiban keuangan dengan dukungan internasional. Proses ini direncanakan berlangsung secara bertahap selama tiga tahun.
Pertemuan-pertemuan terbaru antara delegasi perunding Hamas dan para pejabat Mesir, dengan kehadiran mediator dari Qatar dan Turki, berlangsung sebagai kelanjutan dari perundingan yang telah dimulai sejak bulan Juni di Kairo. Tujuan perundingan tersebut disebutkan untuk membahas mekanisme pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih tersisa di antara pihak-pihak terkait.
Komentar Anda